Musda Srikandi Jaga Desa se-Sulut, Wabup Deddy Dorong Tata Kelola Desa yang Akuntabel

Penguatan tata kelola pemerintahan desa menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Komitmen itu ditegaskan Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid saat menghadiri Musyawarah Daerah Srikandi Jaga Desa se-Sulawesi Utara di Ruang Aula Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Kota Manado pada Rabu (5/8/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pimpinan Kejati Sulut, pengurus DPD Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Sulut, serta para kepala daerah dan pengurus organisasi. Hadir pula, Ketua TP-PKK Bolsel Ny. Selpian Kamaru-Manoppo yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Srikandi Jaga Desa Kab. Bolsel dan Ketua Abpednas Bolsel Marwan Makalalag SPd.

Wabup Deddy atas nama pemerintah daerah menyatakan mendukung penuh sinergi antara Kejaksaan Tinggi, Abpednas, dan Srikandi Jaga Desa sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

"Pemerintah Kabupaten Bolsel sangat mengapresiasi dan mendukung penuh terbentuknya kolaborasi antara Abpednas, Srikandi Jaga Desa, dan Kejaksaan Tinggi. Sinergi ini merupakan langkah preventif yang krusial agar pembangunan di tingkat desa berjalan transparan, akuntabel, dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat tanpa menabrak koridor hukum," kata top eksekutif ini di sela-sela acara.

Ia menilai kolaborasi lintas lembaga tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat pendampingan terhadap pemerintah desa, khususnya dalam pengelolaan dana desa agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Ketua Abpednas Sulut menegaskan seluruh jajaran organisasi harus aktif mendampingi masyarakat dan memperkuat fungsi pengawasan di desa. Untuk mendukung hal tersebut, Abpednas telah menjalin nota kesepahaman dengan Kejaksaan Tinggi serta sejumlah kementerian dan lembaga guna meningkatkan kapasitas aparatur desa.

Lanjutnya, Musda perdana Srikandi Jaga Desa menjadi momentum mempererat kolaborasi antara Abpednas, organisasi Srikandi, dan Kejati Sulut melalui Program Jaga Desa dalam mengawal pembangunan desa yang transparan dan akuntabel.

Pada momen yang sama, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Jacob Hendrik Pattipeilohy SH, MH selaku Ketua Dewan Penasehat DPD Abpednas Sulut dan DPD Srikandi Jaga Desa mengapresiasi kehadiran para kepala daerah. Kajati berharap Srikandi Jaga Desa mampu menjadi mitra strategis Abpednas dalam memperkuat pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sekaligus meningkatkan kapasitas aparatur desa, terutama dalam pengelolaan dana desa, sehingga kesalahan administrasi yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum dapat dicegah sejak dini.