Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mempertegas dukungannya terhadap upaya penguatan reformasi birokrasi dan akurasi data wilayah. Hal ini mengemuka dalam kegiatan Pencanangan Zona Integritas (ZI), Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026, dan Forum Konsultasi Publik yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Bolsel di Aula Kantor Kecamatan Bolaang Uki, Rabu (29/4/2026).
Dalam agenda tersebut, Bupati H. Iskandar Kamaru SPt, MSi yang diwakili Asisten I Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra, Alsyafri U. Kadullah menyampaikan apresiasi tinggi atas langkah proaktif BPS tersebut.
"Pembangunan Zona Integritas adalah fondasi utama untuk menghadirkan kepercayaan publik. Pak Bupati Iskandar menitipkan pesan agar sinergi antara Pemda dan BPS terus diperkuat. Data yang akurat dari Sensus Ekonomi nanti adalah kunci kebijakan yang tepat sasaran bagi masyarakat," tuturnya.
Lanjut ditegaskannya bahwa seluruh perangkat daerah siap mendukung penuh tahapan Sensus Ekonomi 2026 demi kemajuan pembangunan di daerah.
Sebagai informasi, acara dibuka oleh Kepala BPS Kab. Bolsel Ny. Ira Yuliana Posumah SSi, MSi di mana ia menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas memerlukan komitmen dan integritas seluruh jajaran guna mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan berkualitas.
"Kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya BPS dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sekaligus memperkuat komitmen pembangunan Zona Integritas mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik," imbuhnya.
Hadir dalam acara, Ketua DPRD Ir. Ariffin Olii, para pimpinan perangkat daerah terkait bersama jajaran, perwakilan Koramil 1303-08, Sekretaris LSM LPKPK, dosen dan mahasiswa.
Di sela-sela kegiatan juga dilakukan penandatanganan berita acara standar pelayanan sebagai bentuk komitmen nyata dalam penerapan birokrasi yang melayani. Selain itu, dipaparkan pula materi teknis oleh Renald Salendah mengenai standar pelayanan publik dan Ir. Royke Oct Rawung terkait kesiapan tahapan Sensus Ekonomi 2026.