Konsep penanganan kawasan pemukiman kumuh dapat dilakukan melalui pencegahan yang terdiri dari pengawasan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas yang terdiri dari pemugaran, peremajaan dan pemukiman kembali.

Hal ini dikemukakan Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid saat memberikan arahan dalam kegiatan Sosialisasi Perencanaan Usulan Relokasi Kawasan Morandoi Selatan, DAK Tematik Perencanaan Pengentasan Pemukiman Kumuh Terpadu (PPKT) Tahun 2025 yang digelar di Balai Desa Motandoi Selatan Kec. Pinolosian Timur, Kamis (22/2/2024).

Ditambahkan pula, bahwa pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah. Selain itu, relokasi juga bisa mengatasi permasalahan pemukiman kumuh, terutama di bagian pesisir pantai yang merupakan tempat yang rawan abrasi.

"Konsep ini merupakan program relokasi ke tempat baru yang lebih baik dan lebih layak huni di mana bangunan sudah lengkap dengan sarana dan prasarana utilitas umum di dalamnya," jelas Wabup yang dalam kesempatan itu didampingi Sekda M. Arvan Ohy SSTP, MAP dan Kepala Bappelitbangda Rikson Paputungan SPd, MPd.

Hadir pula, Camat Pinolosian Timur, ATR/BPN, pimpinan PD terkait dan warga masyarakat setempat.