Sinergi antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan kembali terwujud. Kamis (4/9/2025), DPRD Bolsel bersama Pemerintah Daerah menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna tahap II yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD, Kawasan Perkantoran Panango, Kec. Bolaang Uki.
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Ridwan Olii SE dan Jelfi Jauhari. Hadir langsung Bupati H. Iskandar Kamaru SPt, MSi bersama para pejabat tinggi pratama, pemda, para Anggota DPRD, para camat dan sangadi se-Kab. Bolsel.
Dalam pidatonya, Bupati Iskandar menegaskan bahwa proses pembahasan KUA dan PPAS TA 2026 telah berjalan lancar berkat sinergi eksekutif dan legislatif. Menurutnya, kesepakatan ini menjadi pedoman penting dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2026.
“Strategi dan kebijakan yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD 2026 telah dituangkan dalam KUA-PPAS. Selanjutnya, ini akan dijabarkan dalam program dan kegiatan penyusunan RAPBD,” ujarnya.
Orang nomor satu Bolsel ini berharap penyusunan APBD 2026 dapat berjalan optimal untuk mencapai target kinerja tahun pertama RPJMD 2025–2029. Ia menekankan pentingnya soliditas dan sinergi semua pihak.
“Keberhasilan pembangunan di Bolsel adalah perwujudan sinergi antara Pemda, DPRD, dan masyarakat. Mari kita tetap solid dan bersatu demi daerah yang kita cintai ini,” tambahnya.
Lebih lanjut, Bupati Iskandar menegaskan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan menjadi perhatian utama. Ia menyinggung kebijakan Kementerian Kesehatan yang mewajibkan setiap Pustu memiliki minimal satu bidan dan dua perawat.
“Mudah-mudahan akhir September hingga awal Oktober, kami akan umumkan penempatan tenaga kesehatan di 76 Pustu. Sementara untuk Puskesmas rawat inap, idealnya tersedia tiga dokter umum,” paparnya.
Di bidang infrastruktur, orang nomor satu Bolsel ini menyampaikan kabar baik terkait pembangunan jalan dan bendungan yang mulai terealisasi melalui program balai, termasuk dua irigasi yang sudah mendapat persetujuan. Sementara itu, mengenai retribusi dan pajak daerah khususnya PBB-P2, ia mengimbau agar kebijakan penyesuaian dapat dibicarakan dengan baik bersama masyarakat.
“Kami berharap ada ruang diskusi yang sehat dengan tokoh masyarakat agar penyesuaian PBB-P2 tidak menimbulkan dampak negatif bagi warga,” ungkapnya.