Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. Pemerintah daerah akan terus mendorong penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), khususnya pada pembayaran pajak dan retribusi, melalui perluasan kanal pembayaran digital serta penguatan kolaborasi TP2DD dengan perbankan dan mitra usaha.

Hal tersebut diungkap Bupati H. Iskandar Kamaru SPt, MSi dalam kegiatan Gebyar Pajak Bolsel 2026 yang dirangkaikan dengan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di Lapangan Futsal Kawasan Perkantoran Panango, Kecamatan Bolaang Uki, Rabu (20/5/2026).

Acara yang dihadiri oleh Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, Sekretaris Daerah M. Arvan Ohy SSTP, MAP bersama para pejabat tinggi pratama, para camat dan sangadi serta pimpinan dan jajaran BSG Cabang Molibagu itu juga sekaligus dengan penyerahan penghargaan kepada wajib pajak, desa, dan kecamatan terbaik Tahun Pajak 2025 sebagai bentuk apresiasi atas kepatuhan dan kontribusi dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah.

Dalam momen tersebut, Bupati Iskandar mengimbau seluruh ASN, sangadi, dan aparat desa agar menjadi pelopor penggunaan transaksi non-tunai, melakukan pemutakhiran data pajak—terutama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)—guna mengoptimalkan potensi pendapatan daerah tanpa harus menaikkan tarif pajak.

"Saya mengajak seluruh ASN, sangadi, dan aparat desa menjadi pelopor transaksi non-tunai serta melakukan pemutakhiran data pajak, agar potensi pendapatan daerah bisa dioptimalkan tanpa harus menaikkan tarif pajak,” ujar pimpinan daerah ini.

Selain itu, Bupati menekankan pentingnya pengendalian inflasi daerah melalui peran aktif TPID dengan mengoptimalkan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Jajaran pemerintah daerah diharapkan secara rutin memantau perkembangan harga, melaksanakan operasi pasar murah bila diperlukan, serta memperkuat kerja sama antardaerah untuk menjaga stabilitas harga pangan, khususnya menjelang hari besar keagamaan.

"Mari terus kita tingkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak, karena setiap rupiah yang dibayarkan akan kembali dalam bentuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Bolsel." pungkasnya.

Dalam acara yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Joko Supratikto memaparkan materi terkait High Level Meeting TP2DD dan TPID. Ia menyampaikan bahwa penguatan peran kedua tim tersebut merupakan langkah strategis untuk mendorong kemandirian fiskal daerah dan menjaga stabilitas ekonomi.

Dijelaskannya, sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha menjadi kunci dalam memperluas digitalisasi sistem pembayaran, termasuk optimalisasi penggunaan QRIS, kanal pembayaran digital pajak dan retribusi, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat. Pengendalian inflasi juga harus dilakukan secara konsisten dan berbasis data melalui pemantauan harga komoditas strategis serta langkah-langkah antisipatif terhadap potensi gejolak harga, baik yang bersumber dari faktor musiman maupun eksternal.