Bupati H. Iskandar Kamaru SPt, MSi secara resmi membuka agenda Konsultasi Publik Rencana Pascatambang (RPT) PT. J-Resources Bolaang Mongondow (JRBM). Kegiatan yang berlangsung di Hotel Sutan Raja Kotamobagu pada Kamis (18/12/2025) ini bertujuan untuk merumuskan strategi keberlanjutan wilayah setelah aktivitas tambang berakhir.
Hadir, perwakilan Dinas ESDM Prov. Sulut, Anggota DPRD Bolsel, Head Operation PT. JRBM beserta jajaran manajemen, para pejabat tinggi pratama Pemda, Camat Pinolosian Timur, serta para Sangadi seputar lingkar tambang.
Dalam momen ini, Bupati Iskandar menegaskan bahwa dokumen RPT bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen vital untuk memastikan aspek lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat tetap terjaga.
"Kita harus belajar dari apa yang terjadi di daerah lain, seperti di Sumatra, agar hal serupa tidak terjadi di daerah kita. Pengelolaan tambang, hingga masanya berakhir nanti, harus memberikan keuntungan bagi semua pihak, terutama masyarakat di lingkar tambang," tegasnya.
Top eksekutif ini juga menekankan komitmen pemerintah terhadap transparansi. Ia menyatakan bahwa pola konsultasi publik seperti ini akan menjadi standar tetap bagi setiap izin pengelolaan tambang di wilayah Bolsel ke depannya guna menjamin partisipasi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Teknik Tambang PT. JRBM menjelaskan bahwa penyusunan administrasi RPT membutuhkan koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan. Keterlibatan aktif dari pemerintah dan warga sangat krusial agar rencana pascatambang berjalan sesuai regulasi dan memberikan manfaat jangka panjang.
Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan program rencana pascatambang serta diskusi terbuka bersama seluruh peserta. Pihak PT. JRBM menyampaikan bahwa mereka menerima seluruh saran dan masukan yang disampaikan dan akan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan pemerintah serta standar perusahaan.
Adapun sejumlah usulan yang mengemuka dalam forum tersebut antara lain terkait penyerapan tenaga kerja lokal, luas wilayah tambang, perlindungan lingkungan khususnya area konservasi satwa, pengelolaan sampah, bantuan bagi desa-desa lingkar tambang, beasiswa, serta berbagai hal lain yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
