Penguatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Hal tersebut dipaparkan Bupati H. Iskandar Kamaru SPt, MSi dalam Rapat Paripurna DPRD Bolsel dengan agenda Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027 dan Pembicaraan Tingkat II Penetapan Ranperda APBD 2027, di gedung DPRD Bolsel, Kawasan Perkantoran Panango, Rabu (11/11/2026).
Bupati Iskandar dalam pidatonya mengapresiasi DPRD atas penetapan Propemperda 2027 yang menjadi instrumen penting dalam memastikan pembentukan regulasi daerah berjalan terarah dan sesuai kebutuhan pembangunan. Pada kesempatan itu, Pemda menerima enam usulan Raperda dari DPRD sekaligus mengajukan empat Raperda inisiatif pemerintah daerah, meliputi Dana Cadangan Pemilihan Bupati, Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, RTRW, serta Perubahan Perda RPJMD.
Terkait penyusunan APBD 2027, pemimpin pilihan rakyat ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tetap memenuhi belanja wajib dan mengikat, sekaligus menjaga keberlanjutan pelayanan publik. Sejumlah prioritas yang disiapkan antara lain penganggaran gaji dan tunjangan ASN selama 14 bulan, penyesuaian TPP staf ahli, penambahan anggaran dokter spesialis, jaminan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, beasiswa kedokteran, serta penugasan tenaga medis di Puskesmas Pembantu.
Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah daerah juga melakukan efisiensi terhadap sejumlah rencana pembangunan fasilitas perkantoran agar penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran.
Duet sehati Wabup Deddy Abdul Hamid ini lalu mengungkapkan dukungan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dengan nilai hampir Rp. 100 miliar untuk sejumlah program prioritas di Bolsel. Dukungan tersebut mencakup peningkatan DAK pendidikan menjadi Rp38 miliar untuk rehabilitasi 53 sekolah, pembangunan Kampung Nelayan, program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD), serta peningkatan dan perbaikan kawasan transmigrasi.
Selain itu, Pemda juga merencanakan penyertaan modal bagi pelaku UMKM dengan estimasi bantuan Rp5 juta per usaha sebagai upaya mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, orang nomor satu Bolsel ini mengingatkan seluruh sangadi agar mengelola Dana Desa secara cermat, transparan, dan akuntabel, mengingat pengelolaannya akan menjadi perhatian dalam pemeriksaan menyeluruh oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun mendatang.
“Setiap kebijakan dan program yang kita anggarkan harus benar-benar mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi sangat penting,” tegas pimpinan daerah yang tidak lama lagi akan segera menyandang gelar doktor ini.
Di hadapan Ketua DPRD Ir. Ariffin Olii, pimpinan dan anggota DPRD, Sekda M. Arvan Ohy SSTP, MAP, para pejabat tinggi pimpinan perangkat daerah, para sangadi dan jajaran ASN, top eksekutif ini berharap pembahasan hingga penetapan APBD 2027 dapat berjalan optimal melalui koordinasi yang solid antara pemerintah daerah dan DPRD, sehingga seluruh program prioritas dapat direalisasikan secara efektif dan tepat sasaran.