Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memperkuat komitmen pencegahan korupsi melalui sinergi bersama Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Provinsi Sulawesi Utara. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Sinergitas Pencegahan Korupsi di Bolsel oleh Bupati H. Iskandar Kamaru SPt, MSi di Hotel Quality Manado, Jumat (4/9/2026).

Dalam momen itu, Bupati Iskandar menjelaskan kesepakatan tersebut merupakan langkah nyata untuk memperkuat edukasi antikorupsi sekaligus membangun budaya integritas di lingkungan pemerintahan.

Menurutnya, pencegahan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan komitmen bersama yang dimulai dari integritas setiap individu.

“Pencegahan korupsi harus dimulai dari integritas pribadi, kemudian diperkuat melalui budaya organisasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ujar top eksekutif yang akan segera menyandang gelar doktor ini.

Ia juga mengapresiasi capaian Kepala BPKPD Bolsel Lasya Mamonto SPt, ME, CAI dan Kepala Bidang Perbendaharaan Hartakni Hartawan SSTP, MSi, CAI yang berhasil lulus sertifikasi Penyuluh Antikorupsi KPK RI dan menjadi perwakilan Sulawesi Utara yang meraih sertifikasi tersebut.

Bupati berharap capaian itu menjadi motivasi bagi jajaran ASN Bolsel untuk terus meningkatkan kompetensi sekaligus memperkuat integritas dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

“Ini merupakan kebanggaan bagi Pemkab Bolsel dan harus menjadi motivasi bagi seluruh ASN untuk terus menjaga integritas, bekerja penuh tanggung jawab, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata pimpinan daerah yang dalam kegiatan ini didampingi Sekda M. Arvan Ohy SSTP bersama jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama Pemkab Bolsel.

Pada kesempatan yang sama, Ketua PAKSI Sulut Dr. Magdalena Wullur menekankan pentingnya pendidikan dan sosialisasi antikorupsi yang dilakukan secara berkelanjutan, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Ia juga mendorong semakin banyak masyarakat dari berbagai profesi untuk mengikuti sertifikasi Penyuluh Antikorupsi guna memperluas gerakan pencegahan korupsi dan penguatan nilai-nilai integritas.