Pembenahan data penerima manfaat, peningkatan standar kebersihan dapur, serta pengawasan distribusi makanan menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan tepat sasaran dan sesuai standar keamanan pangan.
Hal tersebut ditegaskan Wakil Bupati Bolsel Deddy Abdul Hamid selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG saat memimpin rapat koordinasi bersama seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Kamis (12/11/2026), di Ruang Berkah Kantor Bupati, Kawasan Perkantoran Panango, Kecamatan Bolaang Uki.
Rakor tersebut diikuti Asisten III Wahyudin Kadullah SIP, ME, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kasman Djauhari SPd, MPd selaku Sekretaris Satgas MBG, Kabinda Bolsel, jajaran perangkat daerah terkait, Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG, kepala SPPG, mitra pelaksana, camat hingga para sangadi se-Kab. Bolsel.
Dalam arahannya, Wabup Deddy menekankan bahwa seluruh unsur pelaksana harus disiplin dan bertanggung jawab menjalankan program sesuai ketentuan serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
Dijelaskannya, keberhasilan program MBG tidak cukup diukur dari kelancaran penyaluran makanan, tetapi juga harus dipastikan melalui ketepatan data penerima, kualitas makanan, kebersihan dapur, serta keamanan proses pengolahan hingga pendistribusian.
“Program MBG ini menyangkut kebutuhan dan kesehatan anak-anak kita. Karena itu, jangan ada yang bekerja asal-asalan. Semua harus mengikuti SOP, menjaga kualitas dan kebersihan makanan, serta memastikan setiap penerima manfaat benar-benar sesuai dengan data yang telah diverifikasi,” tegas top eksekutif ini.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam rapat tersebut adalah ketidaksesuaian jumlah penerima manfaat antara data dalam aplikasi dan kondisi faktual di lapangan. Persoalan ini turut berdampak pada penyesuaian jumlah relawan akibat adanya pengembalian data penerima manfaat.
Untuk itu, Korwil SPPG diminta segera berkoordinasi dengan pimpinan guna menuntaskan persoalan tersebut, terutama melalui validasi data B3 dan penyesuaian data siswa berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Selain pembenahan administrasi, seluruh SPPG juga diminta memperketat pengawasan keamanan pangan dengan memastikan standar sanitasi dan kebersihan lingkungan dapur terpenuhi.
Kepala SPPG bersama petugas gizi harus melakukan pengawasan secara menyeluruh, mulai dari pemeriksaan bahan baku yang diterima, proses pengolahan makanan hingga pendistribusian ke sekolah-sekolah.
Wabup Deddy juga mengingatkan pentingnya membangun komunikasi yang intensif antara pengelola SPPG dan mitra pelaksana. Koordinasi yang baik, termasuk dengan pemerintah kecamatan dan desa, diperlukan agar setiap kendala dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan tanpa mengganggu pelayanan kepada penerima manfaat.
Sebagai bentuk motivasi, dalam kegiatan tersebut turut diberikan apresiasi kepada Satgas yang dinilai aktif melakukan pendampingan dan pengawasan langsung di lapangan.
"Saya berharap melalui evaluasi ini,
seluruh unsur pelaksana semakin meningkatkan kedisiplinan, memperkuat sinergi, serta memastikan Program MBG terlaksana secara tertib, transparan, aman dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat," pungkas sosok bersahaja yang akrab disapa Ko' Deddy ini.