Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mempererat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui kunjungan tim monitoring Kementerian PPN/Bappenas bersama sejumlah kementerian/lembaga terkait di Kabupaten Bolsel, Rabu (16/9/2026).

Tim tersebut diterima Asisten II Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Muh. Ichsan Utiah SH di Ruang Rapat Berkah, Kantor Bupati, Kawasan Perkantoran Panango, Kecamatan Bolaang Uki.
Rombongan terdiri atas tim Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Monitoring yang akan berlangsung selama tiga hari itu membahas identifikasi awal ekosistem perumahan dan permukiman sekaligus perkembangan sejumlah program yang telah dilaksanakan di Bolsel. Tiga lokasi menjadi sasaran intervensi, yakni kawasan Ex-Bencana Gunung Ruang, Kawasan Kumuh Matandoi Selatan melalui DAK T-PPKT Tahun Anggaran 2025, serta Kawasan Bolaang Uki Pesisir I melalui kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh Tahun Anggaran 2026.
Selain pembahasan di tingkat kebijakan, tim dijadwalkan melakukan peninjauan lapangan untuk melihat pelaksanaan program, termasuk Rumah Khusus bagi masyarakat terdampak bencana Gunung Ruang, penanganan kawasan kumuh Matandoi Selatan, serta peremajaan kawasan Bolaang Uki Pesisir I dan pembangunan sanitasi.
Asisten II Ichsan mengatakan bahwa monitoring lintas kementerian/lembaga tersebut penting untuk memastikan berbagai program perumahan dan permukiman di daerah berjalan terpadu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kunjungan ini menjadi momentum memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sekaligus mengidentifikasi perkembangan maupun kebutuhan tindak lanjut agar program perumahan dan kawasan permukiman di Bolsel semakin tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujarnya.
Selain aspek fisik, monitoring turut melihat kelembagaan, tata kelola, pembiayaan, penyediaan lahan, tata ruang, perizinan serta pola koordinasi antarpemangku kepentingan.
Kolaborasi tersebut sejalan dengan pendekatan pentahelix dalam pembangunan ekosistem perumahan yang melibatkan pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat.
"Kami berharap hasil monitoring dan evaluasi lapangan dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan program perumahan sekaligus memperkuat pengembangan kawasan hunian yang layak, aman, berkualitas, dan berkelanjutan bagi masyarakat," ujar Asisten II.

Berikut anggita tim monitoring Bolsel:
Bappenas
- Firdaus S Lewenussa (Ketua rombongan)
- Adi Jaya Putra
- Nirmala Hajaria
- Ratu Kusuma Sindy
Kementerian PU
- Rethon Muliana Canopy
- Eka Widyaningtyas
Kementerian ATR/BPN
- Trias Wiriahadi - Dir. KTPP
- Popie Hagi - Kasubdit
- Eni Sulastri
Tim Kementerian PKP.