Untuk ke-12 kalinya berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berhasil membuktikan konsistensinya dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Prestasi membanggakan itu ditandai dengan keberhasilan Pemkab Bolsel meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Capaian tersebut diterima langsung oleh Bupati H. Iskandar Kamaru SPt, MSi bersama Ketua DPRD Ir. Ariffin Olii dari Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara Bombit Agus Mulyo di Kantor Perwakilan BPK RI di Manado, Jumat (29/5/2026).

Menariknya, pada momentum tersebut Bupati Iskandar didaulat mewakili seluruh kepala daerah se-Sulut untuk menyampaikan sambutan di hadapan jajaran BPK RI dan para pimpinan daerah.

Dalam momen itu, Bupati Iskandar menegaskan bahwa raihan opini WTP merupakan bentuk evaluasi sekaligus motivasi untuk terus memperkuat kualitas pengelolaan keuangan daerah.

“Ini merupakan hal yang perlu kita banggakan dan syukuri. WTP bukanlah titik di mana kita berhenti untuk tetap berkembang, tetapi menjadi evaluasi bahwa kita akan terus berusaha lebih baik ke depannya,” ujar pasangan sehati Wabup Deddy Abdul Hamid ini.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Sulut atas pelaksanaan audit dan pembinaan kepada pemerintah daerah. Bahkan, dengan penuh keterbukaan, top eksekutif ini turut menyampaikan permohonan maaf apabila selama proses audit maupun kunjungan pemeriksaan masih terdapat kekurangan dalam penyambutan ataupun penyajian data.

Pimpinan daerah ini menilai capaian 12 kali WTP berturut-turut merupakan buah dari kerja kolektif seluruh unsur pemerintahan, legislatif, hingga dukungan masyarakat.

“13 daerah yang berhasil meraih WTP, khususnya Bolsel yang mencapai WTP untuk ke-12 kalinya berturut-turut, merupakan hal yang patut kita syukuri dan banggakan,” ungkapnya.

Ucapan terima kasih pun disampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat yang terus mendukung upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan akuntabel.

“Terima kasih kepada seluruh jajaran, pihak legislatif dan masyarakat yang telah bekerja keras hingga akhirnya kita berhasil meraih capaian membanggakan ini,” tandas pemimpin yang dikenal dekat dengan berbagai kalangan ini.

Sebelumnya, Kepala BPK RI Perwakilan Sulut mengungkapkan bahwa dari total entitas yang diperiksa, sebanyak 13 pemerintah daerah berhasil meraih opini WTP, sementara satu daerah lainnya belum memperoleh predikat tersebut. Kendati demikian, BPK tetap mencatat sejumlah temuan yang harus menjadi perhatian bersama serta bahan evaluasi untuk penguatan tata kelola keuangan pemerintah daerah.