Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Rapat Koordinasi Kunjungan Kerja (Rakor Kunker) Komisi II DPR RI di Ruang Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Kota Manado, Senin (12/10/2026). Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan turut ambil bagian dalam forum tersebut melalui Asisten III Sekretariat Daerah Bidang Administrasi Umum Wahyudin Kadullah SIP, ME.
Dalam keterangannya, Asisten III Wahyudin mengatakan kehadiran Pemkab Bolsel dalam forum tersebut menjadi bagian penting untuk memperkuat koordinasi lintas pemerintahan sekaligus menyerap berbagai kebijakan dan aspirasi yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah.
“Tentu melalui rakor ini, Pak Bupati Iskandar bersama Pak Wabup Deddy menitipkan pesan agar sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten semakin kuat, terutama dalam menyikapi tantangan fiskal, penataan ruang, pertanahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujarnya di lokasi acara.
Dalam kegiatan, Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkay memaparkan sejumlah capaian pembangunan daerah, termasuk pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, pengelolaan aset, perhutanan sosial, serta realisasi belanja APBN regional yang mencapai lebih dari Rp13 triliun per Agustus 2026. Pemerintah provinsi juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas wilayah, kerukunan masyarakat, dan koordinasi antarpemerintah.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, terutama dampak penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD). Ia juga membahas penguatan regulasi pertanahan, wacana dukungan APBN untuk pembiayaan gaji PPPK guru dan tenaga kesehatan, serta rencana dukungan operasional kepala daerah mulai 2027 dengan tetap memperhatikan integritas pengelolaan keuangan.
Rakor dilanjutkan dengan diskusi dan penyerapan aspirasi bersama kepala daerah, unsur Forkopimda, serta jajaran Komisi II DPR RI. Forum ini diharapkan menghasilkan masukan dan langkah koordinatif untuk menjawab berbagai persoalan infrastruktur, kemasyarakatan, dan kewilayahan di Sulawesi Utara.
